PENGERTIAN DAN PRINSIP PRINSIP KOPERASI

1. PENGERTIAN KOPERASI

Koperasi merupakan singkatan dari kata Co dan Operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang – orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang – undang nomor 12 tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social dan beranggotakan orang – orang, badan – badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia, yaitu : Landasan Idiil ( pancasila ), Landasan Mental ( Setia kawan dan kesadaran diri sendiri ), Landasan Struktural dan gerak ( UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 ).

Koperasi adalah gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita – cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Karena dorongan cita – cita rakyat itu, undang – undang tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat.

Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

a. Definisi Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )

Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai berikut :

“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

1. Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( Association of persons ).

2. Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).

3. Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( to achieve a common economic end ).

4. Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization )

5. Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required ).

6. Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking ).

b. Definisi Koperasi Menurut Chaniago

Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

c. Definisi Koperasi Menurut Hatta

Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas, adalah :

1. Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu

2. harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

3. Ukuran harus benar dan dijamin

4. Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

d. Definisi Koperasi Menurut Munkner

Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

e. Definisi Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992

Undang – undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

1. Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise )

2. Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hokum koperasi

3. Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”

4. Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.

5. Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

f. Definisi Koperasi Menurut Dr. Fay

Dr. Fay pada tahun 1908 memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perserikatan dngan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing – masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan kesempatan mereka terhadap organisasi”.

g. Definisi Koperasi Menurut Calvert

Calvert dalam bukunya The Law and Principles Of Cooperationmemberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi orang – orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesatuan untuk mencapai tujuan masing – masing”.

h. Definisi Koperasi Menurut ICA ( International Cooperation Allience )

ICA dalam bukunya “The Cooperative Principles” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “ Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hokum yang bertujuan untuk perbaikan social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi”.

i. Definisi Koperasi Menurut Prof. Marvin, A. Schaars.

Prof.Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University Of Wisconsin, Madison USA, memberikan definisi “A Coorperative is a business voluntary owned and controlled by is member patrons, and operated for them and by them an a non profit or cost basis”. Yang artinya, “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara suka rela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.

j. Definisi Koperasi Menurut Undang – undang Koperasi India

Undang – undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbaharui pada tahun 1912 memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang – orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip – prinsip koperasi”.

2. PRINSIP-PRINSIP KOPERASI

Prinsip – prinsip koperasi adalah garis –garis penuntun yang digunakan oleh koperasi untuk melaksanakan nilai – nilai tersebut dalam praktik.

Ø Prinsip pertama : keanggotaan Sukarela dan Terbuka

Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang mampu menggunakan jasa – jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi jender, social, rasial, politik atau agama.

Ø Prisip kedua : Pengendalian oleh Anggota Secara demokratis

Koperasi – koperasi adalah perkumpulan – perkumpulan demokratis yang dikendalikan oleh para anggota secara aktif berpartisipasi dalam penetapan kebijakan – kebijakan perkumpulan dan mengambil keputusan – keputusan. Pria dan wanita mengabdi sebagai wakil – wakil yang dipilih, bertanggung jawab kepada para anggota. Dalam koperasi primer anggota – anggota mempunyai hak – hak suara yang sama ( satu anggota, satu suara ), dan koperasi pada tingkatan – tingkatan lain juga di atur secara demokratis.

Ø Prinsip ketiga : Partisipasi Ekonomi Anggota

Anggota – anggota menyumbang secara adil dan mengendalikan secara demokrasi modal dari koperasi mereka. Sekurang – kurangnya sebagian dari modal tersebut biasanya merupakan milik bersama dari koperasi. Anggota – anggota biasanya menerima kompensasi yang terbatas, bilamana ada, terhadap modal. Anggota – anggota membagi tujuan – tujuan sebagai berikut :

v Pengembangan koperasi – koperasi mereka.

v Kemungkinan dengan membentuk cadangan sekurang – kurangnya sebagian padanya tidak dapat dibagi – bagi.

v Pemberian manfaat kepada anggota – anggota sebanding dengan transaksi – transaksi mereka dengan koperasi.

v Mendukung kegiatan – kegiatan yang disetujui oleh anggota.

Ø Prinsip keempat : Otonomi Dan Kebebasan

Koperasi – koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan – perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggota – anggotanya. Koperasi – koperasi mengadakan kesepakatan –kesepakatan dengan perkumpulan – perkumpulan lain, termasuk pemerintah, atau memperoleh modal dari sumber – sumber luar, dan hal itu dilakukan dengan persyaratan – persyaratan yang menjamin adanya pengendalian anggota – anggota serta dipertahankannya ekonomi koperasi.

Ø Prinsip kelima : Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi

Koperasi – koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota – anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan sumbangan yang efektif bagi perkembangan koperasi – koperasi mereka. Mereka memberi informasi kepada masyarakat umum, khususnya orang – orang muda pemimpin – pemimpin opini masyarakat mengenai sifat dan kemanfaatan – kemanfaatan kerjasama.

Ø Prinsip keenam : Kerjasama diantara Koperasi

Koperasi – koperasi akan dapat memberikan pelayanan paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara bekerja sama melalui struktur – struktur lokal, nasional, regional, dan internasional.

Ø Prinsip ketujuh : Kepedulian Terhadap Komunitas

Koperasi – koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan dari komunikasi – komunitas mereka melalui kebijakan – kebijakan yang disetujui oleh anggota – anggotanya.

Beberapa prinsip – prinsip koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

Ø Prinsip menurut Munkner

Hans H. Munkner menyarikan 12 prinsip koperasi yang ditunkan dari 7 variabel gagasan umum sebagai berikut :

1. Menolong diri sendiri berdasarkan kesetiakawanan ( Self-Help Based on Solidarity ).

2. Demokrasi ( Democracy ).

3. Kekuatan modal tidak diutamakan ( Neutaralited Capital ).

4. Ekonomi ( Economy ).

5. Kebebasan ( Liberty ).

6. Keadilan ( Equity ).

7. Memajukan kehidupan social melalui pendidikan ( Social Advancement Through Education ).

12 Prinsip koperasi :

1. Keanggotaan bersifat sukarela (Valuntarily Membership ).

2. Keanggotaan terbuka ( Open Membership ).

3. Pengembangan anggota ( Member Promotion )

4. Identitas sebagai pemilik dan pelanggan ( Identity of Co-Owners and Customers ).

5. Manajemen dan pengawasan dilaksanakan secara demokratis (Democratic management and control).

6. Koperasi sebagai kumpulan orang – orang ( Personal Cooperation).

7. Modal yang berkaitan dengan aspek social tidak dibagi (Indivisible Social Capital).

8. Efisiensi ekonomi dari perusahaan koperasi (Economic Efficiency of The Cooperative Enterprise).

9. Perkumpulan dengan sukarela ( Valuntarily Association ).

10. Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan (Autonomy in Goal Setting and The Decision Making).

11. Pendistribusi yang adil dan merata akan hasil – hasil ekonomi (Fair and Just Distribution of Economic Result).

12. Pendidikan anggota ( Member Education ).

Ø Prinsip menurut Rochdale ( Equitable Pioner’s Rochdale )

Prinsip – prinsip koperasi rochdale menurut bentuk dan sifat aslinya :

1. Pengawasan secara demokratis ( Democratic Control ).

2. Keanggotaan yang terbuka ( Open Membership ).

3. Bunga atas modal dibatasi (A Fixed or Limited Interest on Capital ).

4. Pembagian sisa hasil usaha ( SHU ) kepada anggota sebanding dengan jasa masing – masing anggota ( The Distribution of Surplus in Dividend to The Members in Proportion to Their Purchases ).

5. Penjualan sepenuhnya dengan tunai ( Trading Strictly on A Cash Basis ).

6. Barang – barang yang dijual harus asli dan tidak dipalsukan ( Selling Only Pure and Unadulterated Goods ).

7. Netral terhadap politik dan agama ( Political and Religious Neutrality ).

Prinsip – prinsip koperasi Rochdale ini selanjutnya merupakan landasan kerja koperasi:

1. Pembelian barang secara tunai.

2. Harga jual sama dengan harga barang pasar setempat.

3. Mutu barang baik, timbangan dan ukurannya benar.

4. Pemberian bunga atas modal dibatasi.

5. Keuntungan dibagi berdasarkan banyaknya pembelian.

6. Sebagian keuntungan dipergunakan untuk cadangan dana pendidikan, dan dana social.

7. Keanggotaan terbuka untuk umum, netral terhadap agama dan politik.

Ø Prinsip menurut Raiffeisen

Prinsip Raiffeisen adalah sebagai berikut :

1. Swadaya.

2. Daerah kerja terbatas.

3. SHU untuk cadangan.

4. Tanggung jawab anggota tidak terbatas.

5. Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan.

6. Usaha hanya kepada anggota.

7. Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang.

Untuk itu Raiffeisen memupuk modal dari para pemilik modal dengan bunga yang sangat rendah. Landasan dan cara kerja yang ditempuh oleh F.W Raiffeisen adalah :

1. Petani dibiasakan untuk menabung.

2. Adanya pengawasan terhadap pemakaian kredit.

3. Keanggotaan dibatasi agar antar anggota dapat saling mengenal dan dapat bekerja sama dengan baik.

4. Pengelolaan oleh anggota dan tidak mendapat upah.

5. keuntungan bersih menjadi milik bersama.

Koperasi ini menjadi kredit union dan Basnk Perkreditan Rakyat yang kemudian dikenal sebagai Bank Raiffeisen.

Ø Prinsip menurut Schulze

Untuk membentuk koperasi kredit atau Bank Tabungan Kredit adalah dengan cara :

1. Membeli saham untuk menjadi anggota.

2. Mengumpulkan modal dari penyambung yang mau memberikan uangnya sebagai modal.

3. Membatasi pinjaman untuk jangka pendek.

4. Menetapkan wilayah kerja diperkotaan.

5. Menggaji para pengurus.

6. Membagi keuntungan kepada para anggota.

Herman Schulze yang dikembangkan didaerah pinggiran kota ( urban ). Inti prinsip Herman Schulze adalah sebagai berikut :

1. Swadaya.

2. SHU untuk cadanan dan untuk dibagikan kepada anggotanya.

3. Tanggung jawab anggota terbatas.

4. Pengurus bekerja dengan mendapatkan imbalan.

5. Usaha tidak terbatas tidak hanya untuk anggota.

Ø Prinsip menurut ICA ( International Cooperative Allience )

ICA ( International Cooperative alliance ) yang didirikan pada tahun 1895 merupakan organisasi gerakan koperasi yang tertinggi didunia.

Dalam BAB IV Undang – undang NO. 12 Tahun 1967 yang membahas asas dan sendi dasar koperasi, dimana dikatakan bahwa asas koperasi adalah kekeluargaan dan kegotong – royongan, sedangkan dalam sendi dasar koperasdi di antaranya dimasukan keanggotaan yang sukarela, pembagian sisa hasil usaha diatur menurut masing – masing anggota, pembatasan bunga atas modal dan sebagainya, yang semua ini oleh ICA dikelompokkan sebagai Cooperative Principles.

Sidang ICA pada tahun 1966 merumuskan prinsip – prinsip koperasi, dirinci sebagai berikut:

v Keanggotaan koperasi secara terbuka tanpa adanya pembatasan yang dibuat – buat ( Open and Voluntarily Membership ).

v Kepimpinan yang demokrasi atas dasar satu orang satu suara (Democratic Control – One Member One Vote).

v Modal menerima bunag yang terbatas, itupun bila ada ( Limited Interest of Capital ).

v SHU dibagi tiga :

1. Sebagian untuk cadangan.

2. Sebagian untuk masyarakat.

3. Sebagian untuk dibagikan kembali kepada anggota sesuai dengan jasa masing – masing.

v Semua koperasi harus melaksanakan pendidikan secara terus menerus (Promotion of Education).

v Gerakan koperasi harus melaksanakan kerja sama yang erat, baik di tingkat regional, nasional, maupu internasional (Intercooperative Network).

Ø Prinsip menurut M.M Coady

M.M Coady mengembangkan bentuk koperasi dengan cara mengadakan pendidikan kepada orang yang telah dewasa. Lembaga pendidikan formal yang membantu mengembangkan koprasi tersebut adalah Coady International Institute di Kanada.

Ø Prinsip – prinsip koperasi Indonesia

v Menurut Undang – undang No.12 Yahun 1967

Jika dilihat dari sejarah perundang – undangan koperasi Indonesia, maka sejak Indonesia merdeka sudah ada empat undang – undang menyangkut perkoperasian, yaitu :

1) Undang – undang No. 79 Tahu 1958 tentang perkumpulan koperasi.

2) Undang – undang No. 14 Tahun 1965.

3) Undang – undang No. 12 Tahun 1967 tentang pokok- pokok perkoperasian.

4) Undang – undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian.

v Menurut undang – undang No. 12 tahun 1967, adalah sebagai berikut :

1) Sifat keanggotaannya sukarela dan terbuka untuk setiap warga Negara Indonesia.

2) Rapat Anggota merupakan kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi dalam koperasi.

3) Pembagian SHU diatur menurut jasa masing – masing anggota

4) Adanya pembatasan bunga atas modal.

5) Mengembangkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat umumnya.

6) Usaha dan ketatalaksanaannya bersifat terbuka.

7) Swadaya, swakarta, dan swasembada sebagai pencerminan prinsip dasar percaya diri sendiri.

v Menurut Undang – undang No. 25 Tahun 1992

Prinsip – prinsip menurut undang – undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 dan yang berlaku saat ini di Indonesia disebutkan prinsip koperasi sebagai berikut :

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.

3) Pembagian Sisa Hasil Usaha ( SHU ) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota (andil anggota tersebut dalam koperasi).

4) Pemberian balas jasa terhadap modal terbatas.

5) Kemandirian.

6) Pendidikan perkoperasian.

7) Kerjasama antar koperasi.